SMP PGRI 2 Sukabumi Diduga Selewengkan Dana Rehab Ruang Kelas.

Kabupaten Sukabumi [Metropuncaknews.com]

visual ruang kelas yang akan di rehab

Sekolah penerima dana hibah  untuk rehab  ruang kelas tak semuanya amanah. Hal itu disampaikan oleh Haidir Dahlan, seorang pengamat jasa konstruksi  kepada wartawan, Selasa 13/11. Haidir menyebut salah satu  sekolah itu adalah SMP PGRI 2 Sukabumi yang terletak di Kecamatan Sukabumi, Kabupaten Sukabumi.

Haidir mengemukakan berdasarkan pengamatannya SMP PGRI 2 Sukabumi tak  menyerap anggaran tahap 1  sesuai volume pekerjaan.  Menurut Haidir,  anggaran tahap 1 sebesar  Rp 36 juta tampak tak terlalu  terlihat dalam penyelesaian pekerjaan. Bahkan, SMP PGRI 2 terlihat mengurangi pekerjaan  jauh sebelum  anggaran tahap 2 cair.  Menurut Haidir, hal itu memperlihatkan  dana yang dikelola  nyaris terkuras habis  sebelum pekerjaan mencapai 40 %.

Haidir juga mencurigai  adanya kerusakan yang disengaja pada ruang kelas yang mengalami rehab. Menurut Haidir,  hal ini adalah modus umum  untuk visualisasi agar  kerusakan  terlihat mencapai angka diatas  enam puluh persen. “Ketika saya amati di lokasi,  sebenarnya  sekolah ini hanya mengalami  kerusakan ringan, “katanya.

Sayangnya, tak ada pernyataan dari pihak SMP PGRI 2 terkait dengan tudingan Haidir. Eti Sumiati, Kepala SMP PGRI 2 selalu tak ada ditempat ketika  dua kali  wartawan mendatangi  sekolah itu.

Hal menarik  justeru dialami wartawan yang melakukan investigasi. Beberapa waktu setelah mendatangi SMP PGRI 2, ada pesan  singkat  yang bernada seolah-olah sekolah tersebut dilindungi. Seorang mengaku bernama Aji Sudrajat  yang  berprofesi wartawan menyatakan  Eti Sumiati adalah anaknya. Begitu banyak pesan singkat dari Aji Sudrajat  yang memberikan kesan adanya intimidasi.[Avhes]

Read More

Kota Sukabumi dalam angka 2012

Read More

Pantai Tegal Buleud Tertutup Benteng Takesi

'benteng takesi' yang menutupi pantai muara cikaso 

Kabupaten Sukabumi, [Suara Karya]

Panorama Pantai Selatan di Kecamatan Tegal Buleud, Kabupaten Sukabumi, kini tidak bisa dinikmati lagi pengunjung. Pasalnya, pantai itu tertutup dinding pagar beton.

Tinggi pagar beton yang dijuluki "Benteng Takesi " itu, menurut sejumlah warga di Kecamatan Tegal Buleud, diperkirakan mencapai tiga meter. Dan, benteng ini menutupi hampir seluruh pantai yang berjarak puluhan kilometer.

"Yah, sekarang ini keindahan panorama alam Pantai Selatan Kecamatan Tegal Buleud tidak bisa leluasa dinikmati wisatawan yang berkunjung ke sini. Apa lagi untuk bisa menikmati deburan ombak di pantai," ujar Ade Sumantri (35) warga Kecamatan Tegal Buleud kepada wartawan, kemarin.

Akses jalan yang tersedia, katanya, hanya dekat muara Cikaso selebar 3 meter. Dari muara Cikaso ini, wisatawan tidak akan bisa menikmati panorama alam Pantai Selatan Kecamatan Tegal Buleud. Terlebih lagi, jembatan untuk menuju muara Cikaso terbuat dari batang pohon kelapa. Jadi, sangat riskan untuk keselamatan jiwa.

Tembok "Benteng Takesi" ini, menurut Ade, dibangun oleh dua perusahaan penambangan pasir besi, masing-masing PT PT SSDP dan PT SBP. Kedua perusahaan ini mendapatkan izin dari Pemerintah Kabupaten Sukabumi untuk melakukan kegiatan eksploitasi pasir besi di Pantai Selatan Kecamatan Tegal Buleud.

Kedua perusahaan tersebut, dinilai warga arogan. Sebab, keluh Ade, tidak memperdulikan kondisi sosial warga setempat. Padahal, warga di Kecamatan Tegal Bulued ini banyak yang menggantungkan nasibnya dari hasil laut.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sukabumi, Slamet Santoso menyesalkan sikap PT SSDP dan PT SBP. Menurut dia, setiap hak atas tanah memiliki fungsi sosial. (Heddi Suhaedi)

Read More

Kejaksaan Didesak Usut Pembangunan Ruang Kelas

Kabupaten Sukabumi, [Suara Karya]

Aparat Kejaksaan Negeri Cibadak, Kabupaten Sukabumi, didesak mengusut dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam proses pelelangan proyek pengadaan pembangunan di kabupaten itu. Desakan ini disuarakan sejumlah pengusaha jasa konstruksi yang merasa dirugikan atas proses pelelangan proyek tersebut.

"Kami melihat fakta ada kejanggalan dalam proses pelelangan proyek di Kabupaten Sukabumi, terutama proyek pembangunan ruang kelas baru (RKB) SMPN 1 Simpenan. Pengumuman pemenang lelang proyek ini diundur-undur hingga lima kali dengan alasan yang tidak masuk akal," ungkap Direktur PT CV Sumber Jati Sukabumi Haidir Dahlan kepada Suara Karya di kantor Sekretariat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Kabupaten Sukabumi, kemarin.

Ironisnya, pemenang lelang proyek itu adalah CV Kurawa Peduli. Perusahaan itu, menurutnya, sudah menjadi rahasia umum, dibekingi seorang oknum pejabat teras Pemerintah Kabupaten Sukabumi.

Padahal, menurut Haidir, sebelumnya tersiar kabar bahwa perusahaan lain yang dipastikan bakal menjadi pemenang lelang proyek itu. Itu didasarkan pada perhitungan yang sangat mendekati indikator spek.

Diduga, karena ada intervensi oknum seorang pejabat teras Pemerintah Kabupaten Sukabumi, akhirnya pemenang lelang ditetapkan PT Kurawa Peduli. "Sejak awal, kami sudah mencurigai bakal adanya intervensi dari pejabat tersebut," ujarnya.

Dimintai tanggapannya, petugas Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Sukabumi tidak bersedia memberikan komentar. Begitu juga ketika wartawan meminta waktu untuk konfirmasi dengan seorang pimpinan ULP, Cecep, dia menyatakan tidak bersedia. (Heddi Suhaedi)

Read More

Cucu Sundari Bantah Bocorkan Data Penyelewengan BOS

Perbincangan Dadang jhon dan Dede najon
suami Cucu sundari

Kabupaten Sukabumi- [Metropuncaknews.com] 

Cucu Sundari, guru honor SD Gandasoli membantah telah membocorkan data penyelewengan BOS yang terjadi di SD Gandasoli. Hal ini disampaikan oleh Dede Najon, suami Cucu Sundari yang diwawancarai wartawan Senin,1/10.

Dalam wawancara itu Najon yang menjadi bendahara PDIP Anak Cabang Cibeureum menegaskan, dirinya yang membocorkan data penyimpangan BOS SD Gandasoli kepada Dadang Hermawan. Pada saat itu Dadang Hermawan sendiri menjadi nara sumber untuk berita tentang penyelewengan dana BOS SD Gandasoli. Hasil dari wawancara tersebut dimuat beberapa media pada pertengahan bulan lalu.

Najon menegaskan, ia sengaja membongkar penyelewengan Bos SD Gadasoli  karena ia ingin pengelolaan dana BOS SD Gandasoli berjalan tepat sasaran. Kendati data diperoleh dari Cucu Sundari, namun Cucu Sundari sama sekali tidak pernah membahas masalah itu kepada pihak manapun.

Najon mengungkapkan semenjak Juli 2009 Samsyul Bahri mantan Kepala SD Gandasoli yang kini menjadi Kepala SD Cilangla  telah melakukan penggelembungan honor guru. Nilai honor yang sebenarnya Rp 250 ribu dibukukan senilai Rp 500 ribu. Najon juga menegaskan jumlah guru honor di SD Gandasoli sebanyak 10 orang.

Najon juga mengakui bila isterinya tak pernah lagi datang ke SD Gandasoli. Samsyul Bahri tidak lagi memberi Cucu Sundari jam mengajar. Menurut Najon, setelah kasus mencuat isterinya berkali-kali datang ke SD Gandasoli. Namun, sebagai kepala sekolah  Samsul Bahri sama sekali tak pernah menyapa Cucu Sundari.

Najon menuturkan akhirnya Cucu Sundari memutuskan untuk mengundurkan diri dari SD Gandasoli. “Namun, anehnya Samsyul Bahri keberatan bila isteri saya mengundurkan diri”, ujar Najon.

Menurut Najon, oleh masyarakat setempat Samsyul Bahri dikenal sebagai pejabat yang arogan. Hal ini dibuktikannya ketika Samsyul Bahri mengirimkan pesan singkat kepada Cucu Sundari. Pesan singkat itu berbunyi, “Jangan mentang-mentang anda punya suami di partai, tetapi kekuasaan ada di tangan kepsek”.

Najon menambahkan SMS dari Samsyul Bahri segera menjadi perbincangan dikalangan pengusus PDIP. Pasalnya, ia menerima SMS itu persis ketika PDIP tengah menyelenggarakan rapat tentang aspirasi  masyarakat.

Dadang Hermawan, aktivis PDIP menyatakan kasus ini seharusnya diproses secara hukum. “Meski Samsyul Bahri kini telah dimutasi ke SD lain, tidak berarti menghapus kekeliruan yang pernah dilakukan semasa menjadi Kepala SD Gandasoli”, ujar Dadang.

Giliran Samsul Bahri angkat bicara. Menurutnya Dia tidak pernah memberhentikan Cucu Sundari. Dia memang mengakui untuk tahun ajaran 2012 Cucu tidak kebagian Rombel (Rombongan Belajar), namun S Bahri masih memberinya pekerjaan administratif sebagai pengganti jam mengajar.

S Bahri mengakui memang ada dokumen sekolah yang memperlihatkan honor guru adalah sebesar Rp 500 ribu dari yang sebenarnya Rp 250 ribu. Tetapi, dokumen itu bukan laporan pertanggungjawaban Biaya Operasional Sekolah. Dokumen itu adalah bagian dari proposal yang dibuat untuk meraih Corporate Social Responsibility. S Bahri bahkan akan menunjukkan laporan pertanggungjawaban BOS dimana nilai pengeluaran untuk honor guru sesuai dengan apa yang diterima masing-masing.[Avhes/Budhis]

Read More

Ada Ada Saja, Prona Disebutkan Pengurusan Sertifikat Biasa

Kabupaten Sukabumi, [metropuncaknews.com]

H.Gojali tokoh masyarakat curug kembar

Camat Curug Kembar Kabupaten Sukabumi Jaenal Abidin, diduga kuat telah memperdayai warganya sendiri. Program Nasional (Prona) pengurusan sertifikat tanah, diakui  sebagai pengurusan sertifikat biasa. Maka dengan dalih itu, Jaenal Abidin  leluasa menarik  biaya  antara Rp 1 sampai Rp 3 Juta perbidang tanah. Hal itu  disampaikan oleh Haji Gojali, tokoh  masyarakat Curug Kembar kepada wartawan  Senin, 7/10.

Haji Gojali menuturkan, warga Curug Kembar  yang mengurus sertifikat melalui program Prona  sebanyak 600 orang. Haji Gojali juga  menekankan ia baru tahu pengurusan sertifikat itu adalah program nasional yang tak dipungut  biaya ketika sertifikat tanahnya telah selesai.

Ironisnya, menurut Gojali,  sertifikat yang telah selesai itu tidak langsung dibagikan kepada yang berhak. Jaenal Abidin kembali meminta uang sebesar Rp 300 ribu  ketika sertifikat akan diambil warga. Kali ini Jaenal Abidin berdalih, untuk mengganti sampul sertifikat.

Haji Gojali  juga menuturkan, Jaenal Abidin telah mengakui kesalahannya. Pengakuan kepada Haji Gojali disampaikan Camat  Curug Kembar itu dihadapan tokoh masyarakat setempat. Diantaranya Kapolsek Curug Kembar.

Menurut Gojali,  saat itu Jaenal Abidin berjanji akan mengembalikan uang masyarakat yang telah dipungutnya. Janji tinggal janji. Tetapi, janji itu sampai kini tak kunjung ditepati Jaenal Abidin.

Haji Gojali juga mengakui telah melaporkan kasus ini kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi.  Laporan disampaikan pada tanggal 1 Oktober 2012 yang diterima oleh Budi, Kasi Intel  Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi.[Aves/Budhi]

Read More

MUI Kota Sukabumi Tolak Keras Sertifikasi Ulama

Kota Sukabumi-(Arya-yonk.blogspot.com)

Adanya wacana sertifikasi ulama, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Sukabumi menolak keras bila diberlakukan sertifikasi tersebut. Pasalnya, sertifikasi ulama samadengan melecehkan umat Islam. “ Kami atas nama MUI Kota Sukabumi sangta menolak diberlakukannya sertifikasi ulama,”Hal tersebut Diungkapkan oleh Ketua MUI Kota Sukabumi, Prof.DR.H.Deddy Ismatullah mahdi, SH,MH usai menghadiri wisuda sarjana baru Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI)-Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan (STISIP) Syamsul Ulum Kota Sukabumi di Gedung Anton Sujarwo, Selasa (09/10) kemarin.

Dikatakannya, ulama-ulama tidak perlu disertifikasi. Sebab predikat ulama merupakan sertifikasi yang dianugerahkan oleh ummat kerena tidak diragukan tentang keislamannya. Sehingga keinginan untuk diberlakukannya sertifikasi ulama merupakan hal yang berlebihan. “Jadi, jangan ada keinginan yang aneh-aneh agar ulama disertifikasi,”kata Prof.Deddy pada wartawan. 

Dirinya juga meyakini, tidak ada ulama yang terlibat teroris. Sebab, sebagai orang yang memahami ajaran Islam, tidak akan bertindak di luar yang diajarkan Agama Islam. Sehingga, tidak ada dasar untuk dijadikan sebagai alasan menformalkan ulama. “Itu fikiran sesat. Jika hal tersebut terjadi saya akan tentang”.Tegas Deddy yang juga Ketua Koordinator perguruan Tinggi Agama Islam (Kopertais) Jabar-Banten tersebut. Sementara itu berkaitan dengan kegiatan Wisuda, sebanyak 403 orang dari berbagai jurusan yang sudah sarjana. 

Read More